News Ticker

Menu
Previous
Next

TERKINI

POLITIK

HUKUM

TEKNO

GAYA



OLAHRAGA

DUNIA



HIBURAN

Recent Posts

Potret Buram Pendidikan Anak Pulau [2]

Jumat, 22 Agustus 2014 / No Comments
Proses belajar mengajar di SD Negeri Meulingge, Pulo Aceh. | Radzie/ACEHKITA.CO
PASCATSUNAMI fasilitas pendidikan di Pulo Aceh berubah total. Lima sekolah dasar yang ada di Pulo Breueh, pulau terbesar di Pulo Aceh, dibangun kembali setelah hancur digulung gelombang gergasi 26 Desember 2004 lalu. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh bersama sejumlah lembaga donor asing membangun kembali fasilitas pendidikan yang rusak secara permanen. Jadilah, kondisi fisik fasilitas pendidikan di sana terbilang bagus.

Bangunan SD Rinon berdiri megah di dekat pantai. Bangunan ini terdiri atas enam ruang belajar, toilet yang dipisahkan untuk siswa putra dan putri, kantin, ruang guru, ruang olahraga, dan perpustakaan. Terdapat pula lima rumah dinas bagi guru. Dari segi bangunan, SD Rinon tak kalah dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kecamatan lain di Aceh Besar daratan.

Sayangnya, bangunan yang bagus itu tak diimbangi dengan fasilitas lainnya. Selain guru yang jarang hadir untuk mengajar, sarana perpustakaan di sekolah itu tak terawat dengan baik. Ruang perpustakaan yang berdiri di samping bangunan utama tak dilengkapi dengan buku. Hanya sedikit saja buku yang tersedia di bangunan berbentuk rumah tipe 36 itu. Puluhan buku terlihat dalam kondisi rusak, karena terkena tempias air hujan.

“Kalau hujan, air masuk ke dalam,” kata Nurul Huda, guru kontrak di SD Rinon.

SD Meulingge juga memiliki fasilitas gedung sekolah yang lumayan bagus. Meski tak semegah SD Rinon, gedung SD Meulingge yang dibangun oleh BRR NAD-Nias terdapat enam ruang belajar, satu ruang guru, perpustakaan, dan dua unit toilet di belakang sekolah. Terdapat pula empat unit rumah dinas guru, yang terletak di depan sekolah. Sayangnya, toilet kini tak bisa digunakan lagi. Saat dikunjungi, toilet tak berair. Parahnya, di dalam salah satu jamban tersebut kini telah bersarang tawon.

“Siswa kalau ingin menggunakan toilet, ya toilet yang berada di ruang guru,” kata Joko, guru SD Meulingge.

Dari empat rumah dinas, hanya dua saja yang ditempati oleh guru kontrak. Sedangkan dua lainnya, terbengkalai.

Di SD Meulingge, fasilitas perpustakaan lumayan lengkap dibandingkan SD Rinon. Selain bersih karena berlantaikan keramik, perpustakaan juga dilengkapi puluhan judul buku bacaan, selain alat peraga. Para guru yang menetap acap mengajak siswa ke perpustakaan kala waktu istirahat tiba.

Fasilitas sekolah yang lebih bagus lagi terdapat di SD Negeri Ulee Paya di Gugop. Sekolah yang memiliki 148 siswa ini memiliki enam ruang belajar, perpustakaan, rumah dinas guru, toilet, dan sarana olahraga. SD Ulee Paya merupakan sekolah paling banyak muridnya di Pulo Aceh.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Aceh Besar, di kecamatan terluar itu terdapat delapan unit sekolah dasar, yang berada di Desa Rinon, Meulingge, Lapeng, Lampuyang, Ulee Paya, Rabo, Dedap, dan Kandang. Di delapan sekolah dasar itu terdapat 463 siswa, 45 orang guru berstatus PNS, 25 guru kontrak, dan satu guru honorer. Selain SD, terdapat dua SMP dan dua SMU yang tiap unitnya berada di masing-masing pulau.

***

JAM baru menunjukkan pukul 10.30 WIB, kala sejumlah siswa SD Rinon bercengkrama di luar kelas. Selain bermain di halaman dalam sekolah, beberapa di antara mereka saling kejar-kejaran dan asik naik ke pohon seri yang terdapat di sana. Di ruang kelas lima dan enam, Mulyani dan Dyah Susilowati sedang mengajar.

“Nak, masuk,” kata Dyah mengajak murid kelas empat untuk kembali masuk kelas, yang sebelumnya ia tinggal sebentar untuk masuk ke kelas lima. Siswa yang tadinya bermain-main di luar kelas, kembali berhamburan memasuki ruangan.

Begitulah kondisi proses belajar mengajar di SD Rinon pada awal Oktober 2013. Hari itu, pengajaran hanya dikawal oleh tiga guru kontrak. Karena hanya bertiga, jadilah masing-masing mereka kebagian mengajar dua kelas.

Kondisi ini terjadi karena guru berstatus pegawai tetap, menerapkan sistem bergiliran dalam mengajar. Artinya, ketika guru A hadir di sekolah, maka guru lainnya libur. Guru hanya mengajar dua minggu sekali per dua orang. Selebihnya mereka libur. Begitu terus menerus.

Hal tersebut telah disepakati bersama antar guru di sekolah. Namun, peraturan yang disepakati bersama tersebut dilanggar berjemaah. Ramai-ramai guru tidak datang ke Pulo Aceh. Sebagian menghabiskan harinya di Banda Aceh atau Aceh Besar. Di sekolah, hanya tersisa guru kontrak, dan guru bakti.

“Kalau dua guru hadir mengajar, dua guru lainnya libur,” kata Nurul Huda, guru kontrak di SD Rinon. Meski ia mengaku demikian, dalam dua kali kesempatan menyambangi SD Rinon, tidak sekali pun pegawai tetap yang tampak. Ketika ditanyakan perihal itu, Nurul Huda tersenyum sambil mengiyakan. Sepengetahuan Nurul Huda, sistem bergilir itu disepakati para guru setelah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Aceh Besar.

Menurutnya, jika sistem giliran itu tidak diambil para guru, sebenarnya tenaga pendidik di SD Rinon mencukupi. Sebab, mereka memiliki lima guru berstatus PNS dan tiga guru kontrak.

“Kalau benar-benar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, guru cukup,” ujar Nurul yang baru dikontrak per Juli 2013 lalu, setelah menjadi guru bakti selama dua tahun. “Tapi ini kan guru menerapkan sistem rolling.”

Akibat sistem mengajar bergilir ini, Nurul mengaku kualahan menangani 43 murid. “Karena harus mengajar dua sampai tiga kelas sendirian,” sebut jebolan Universitas Muhammadiyah Aceh ini. “Jika ada guru-guru lain kan kita bisa fokus mengajar satu kelas saja, sehingga lebih maksimal hasilnya.”

Hal serupa juga dialami Yusnaini di SD Meulingge. Guru asal Aceh Utara ini mengabdi sebagai guru bakti sejak tahun 2008. Sama dengan Nurul Huda, baru Juli lalu Yusnaini menandatangani kontrak.

Guru yang berstatus pegawai beralasan jalur transportasi dan kondisi geografis Pulo Aceh menyebabkan mereka tidak maksimal menunaikan tugas. Siswandi, guru pendidikan kesehatan dan jasmani di SD Meulingge, menyebutkan, ia dan guru lainnya di Meulingge menyepakati untuk mengajar bergilir. Jika ia hadir di sekolah, maka guru lain: Kamaruddin (Kepala Sekolah) dan Aswadi (Guru Kelas) yang libur. Begitu sebaliknya.

“Han eik tadeung (Tidak betah),” aku Siswandi ketika dikonfirmasi perihal penyebab ia sering alpa mengajar di SD Meulingge.

Siswandi ditugaskan di Meulingge sejak 2006 lalu. Jebolan Sekolah Guru Olahraga itu mengaku tidak betah tinggal di Pulo Aceh, sehingga ia bolos tugas. Selain faktor geografis dan transportasi, ia mengaku alasan keluarga menjadi penghalang seringnya tidak hadir mengajar.

“Keluarga saya tinggal di daratan, di Samahani, Aceh Besar. Mereka tidak mungkin pindah ke sini, karena istri saya juga mengajar di SMP Lamno, Aceh Jaya,” kilah Siswandi.

Untuk itu, ia dan guru lainnya mengatur siasat. Sistem mengajar bergilir akhirnya menjadi kesepakatan para guru. “Ini pun kita mengikuti pola lama,” sebutnya.

Kepala Sekolah SD Meulingge Kamaruddin beralasan para guru sedang melanjutkan pendidikan kesarjanaan di Banda Aceh, sehingga menyebabkan mereka memberlakukan sistem mengajar bergilir. “Kalau kami tidak ikut kuliah S1 sampai dengan 2015, kami tidak bisa lagi menyandang status guru,” ujarnya.

Kamaruddin menyebutkan, pendidikan S1 yang tengah mereka tempuh ini sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Aceh Besar. “Sudah kami kasih tahu ke Dinas. Mereka berpesan agar sekolah jalan terus, tidak tutup,” sebutnya.

Namun, kata dia, proses pendidikan yang tengah ditempuh guru tidak akan mengganggu jadwal pengajaran di sekolah dasar yang dipimpinnya. “Kami kuliah Sabtu dan Minggu,” aku Kamaruddin yang tengah menempuh pendidikan S1 di Universitas Serambi Mekkah di Banda Aceh. “Tapi tidak boleh meninggalkan tugas.”

Kenyataannya, acehkita mendapati guru tidak hadir mengajar hampir sepanjang pekan. Pada Sabtu, anak-anak SD Meulingge dan Rinon acap belajar baris berbaris atau senam, yang dipandu oleh guru kontrak.

Kuliah yang tengah ditempuh para guru menyebabkan pengajaran di SD Meulingge tidak maksimal. Selama ini, guru yang mendampingi murid lebih banyak dilakukan oleh guru kontrak. Kamaruddin memang menetap di Desa Rinon, lima kilometer dari Meulingge. Namun, ia juga jarang terlihat di sekolahnya.

Saat bertandang ke Rinon, secara kebetulan acehkita bertemu Kamaruddin di jalan. Ia baru saja selesai mencari sinyal telepon selular di sebuah sudut Desa Rinon. Seringnya alpa ke sekolah, diakui Kamaruddin, karena ia tak bisa mengendarai sepeda motor. Biasanya, ia dijemput guru lain atau menumpang sepeda motor orang yang hendak pergi ke Meulingge.

Padahal SD Meulingge menyediakan empat rumah dinas yang disediakan bagi guru. Saat ditanya kenapa Kamaruddin dan guru lain enggan menempati rumah dinas, ia menyebutkan bahwa rumah tersebut tidak layak huni.

“Rumah yang tersisa dua, dua lainnya sudah digunakan Ibu Yus dan guru SM3T. Sedangkan dua lainnya rusak,” ujar Kamaruddin. “Loteng (plafon) dan WC tidak ada.”

Jika kondisi demikian miris terjadi di Rinon dan Meulingge, kondisi di Gugop lebih baik. Ketika dikunjungi akhir September lalu, setidaknya ada tiga pegawai di SD Negeri Ulee Paya tersebut. Namun mereka mengakui, bahwa di sekolahnya juga menerapkan sistem gilir dalam mengajar.

“Karena sebagian guru juga ada yang keluarganya di Banda Aceh. Tapi kita gilir satu minggu di sekolah, satu minggu lagi libur,” kata Ismail, salah seorang guru kelas.

Kondisi demikian membuat guru kontrak yang mengabdi di sekolah menjadi pengambil kebijakan dadakan. Mereka kadang juga berperan sebagai kepala sekolah.

“Jadinya kita harus ambil keputusan, karena memang mereka yang seharusnya mengambil kebijakan tidak ada di tempat,” kata Hasan, yang telah genap setahun mengabdi di SD Rinon.

Dinas Pendidikan Aceh Besar terkesan menutup mata terhadap kondisi pendidikan di Pulo Aceh. Awal Oktober2013 lalu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar Razali melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah dasar di Pulo Breueh. Mereka mendapati sejumlah guru berstatus PNS yang tidak hadir mengajar. Sayangnya, meski mendapati ada guru yang bolos, Dinas Pendidikan tak kunjung memberikan sanksi. Buktinya, guru berstatus PNS masih uring-uringan masuk mengajar.  Setidaknya, begitulah temuan saat acehkita bertandang ke sana.

acehkita berupaya mengonfirmasi pelbagai temuan di Pulo Aceh, namun Kepala Dinas Pendidikan Razali sulit ditemui. Saat bertandang ke kantor Dinas Pendidikan Aceh Besar di Jantho –55 kilometer timur Banda Aceh, Razali tak mau ditemui tanpa alasan yang jelas.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Aceh Besar Amri menyebutkan, minimnya kehadiran guru mengajar di Pulo Aceh telah dibahasnya bersama kepala sekolah. Mereka meminta ketegasan kepala sekolah dalam memantau guru yang tidak mengajar.

“Kita mengupayakan hadir semuanya mengajar. Jadi tidak ada istilah rolling mengajar,” ujarnya.

Amri mengaku, Dinas Pendidikan tidak mengetahui adanya kesepakatan antarguru mengenai sistem mengajar bergilir. “Sejauh ini kami tidak tahu,” sebutnya.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh bereaksi keras begitu mengetahui adanya sistem mengajar bergilir yang disepakati para guru di Pulo Aceh. “Itu penelataran namanya. Tidak bisa, kasihan anak-anak,” ujar Ketua MPD Aceh Prof Warrul Walidin.

Tindakan guru tersebut dapat mengakibatkan para siswa tidak bisa menyerap pendidikan secara maksimal. Sehingga, mereka bakal tidak bisa bersaing kala mengikuti ujian nasional atau masuk sekolah di daerah lain di luar Pulo Aceh. “Target kurikulum yang telah disusun juga tidak akan tercapai dan kemampuan anak-anak akan sangat memprihatinkan,” kata mantan Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh itu.

Majelis Pendidikan meminta Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan Aceh Besar mengeluarkan kebijakan khusus untuk pendidikan di Pulo Aceh serta mengawasi ketat guru yang mengajar di sana.

“Harus ada sebuah kebijakan untuk memberikan insentif lebih kepada guru yang mengajar di pulau-pulau terpencil dan terluar, sehingga jangan sampai ada alasan untuk tidak mengajar dan menelantarkan anak,” pinta Warrul. “Jangan sampai guru PNS melempar tanggungjawab kepada guru honor, karena kemampuan mereka tentu berbeda.”

Guru yang ditugaskan di Pulo Aceh bukannya tak memperoleh fasilitas memadai. Selain rumah dinas, mereka juga diberikan dana tunjangan mengajar di daerah terpencil –yang besarannya satu kali gaji pokok. Selain itu, para guru yang telah bersertifikasi juga memperoleh dana sertifikasi. Untuk guru dengan pangkat 2C saja mereka bisa memperoleh gaji sebesar Rp3.9 juta per bulan. Itu berasal dari gaji pokok dan tunjangan terpencil. Siswandi, guru SD Meulingge, mengaku dana ini tidak mencukupi. “Tidak sebanding dengan risiko,” kata Siswandi.

Meski dengan kondisi yang memperihatinkan, anak-anak di Pulo Aceh sebenarnya mempunyai cita-cita yang tinggi. Hanya saja, keinginan mereka tenggelam dengan kondisi yang terjadi. Habibah misalnya, siswa kelas enam SD Negeri Meulingge yang selalu meraih rangking lima besar itu, ingin melanjutkan sekolah ke taraf yang lebih tinggi. Sebentar lagi ia akan meninggalkan bangku sekolah dasar.

“Saya ingin sekolah yang tinggi,” kata Habibah. Sayang, ia bakal tak bisa menggapai keinginannya. Pasalnya, ekonomi orangtuanya tak mendukung. Bagi orangtuanya, mustahil jika setiap hari harus mengantar putri tertuanya itu ke sekolah yang berjarak 1,5 jam perjalanan.

Memasuki tahun ajaran 2014/2015, mulai 4 Agustus 2014, SMP Satap di Rinon sudah mulai menggelar proses belajar mengajar, sehingga Habibah dan Muzani bisa melanjutkan pendidikan menengah di sana. "Sekarang di Rinon sudah ada SMP Satap. Alhamdulillah, anak-anak bisa melanjutkan SMP," ujar Mulyani, guru program SM3T di SD Negeri Rinon. []

M. Hamzah Hasballah dan Fakhrurradzie Gade

Potret Buram Pendidikan Anak Pulau [1]

/ No Comments
M. Hamzah Hasballah/ACEHKITA.CO
MURZANI ogah-ogahan ikut ujian akhir untuk menamatkan pendidikan dasar di SD Negeri Rinon. Pada hari ujian, bocah Pulo Aceh itu terpaksa dijemput gurunya, Hasan Triafki, di rumah. Ia tak ingin cepat-cepat menamatkan sekolah dasar.

"Saya ingin terus bisa sekolah," kata Murzani mengenang.

Murzani beralasan seusai menamatkan pendidikan di SD Rinon, ia tak tahu harus melanjutkan pendidikan tingkat menengah ke mana. Pasalnya, di kampungnya tidak ada sekolah menengah pertama. Jika ingin melanjutkan pendidikan, ia harus menempuh jalanan berliku nan berbukit sejauh 25 kilometer. Butuh waktu 45 hingga 50 menit untuk sampai ke SMP Negeri 1 Pulo Aceh di Blang Situngkop, setelah melewati dua gunung tinggi. Tidak ada transportasi publik, sehingga menyulitkan Murzani bersekolah di sana.

“Setiap hari Sabtu saya ke sekolah, ikut senam saja,” kata Murzani singkat, September 2013 lalu.

Murzani baru berusia 12 tahun saat ditemui. Saban Sabtu, bocah asal Desa Alue Raya ini menyambangi SD Rinon hanya sekedar untuk bercengkrama dengan para siswa dan hendak merasakan nuansa pendidikan. Sejak tak melanjutkan pendidikan, Murzani harus menjalani hidup keras. Ia mendaki gunung, memanggul karung di bahu sambil memetik cabai.

Meski demikian, hasratnya untuk melanjutkan pendidikan masih tertanam, jauh di dalam dirinya.

“Tidak tahu mau sambung di mana. Paling sekarang bantu orang tua petik cabe ke gunung. Tapi kalau nanti dibuka SMP di sini, saya akan lanjut,” harap Murzani. Dari empat lulusan SD Negeri Rinon pada tahun lalu, hanya satu kawan Murzani yang melanjutkan sekolah menengah di Banda Aceh. Selebihnya putus sekolah.

Hasan Triakfi, guru Murzani mengatakan, bocah itu punya minat belajar tinggi. Hasan sendiri merupakan guru yang diperbantukan di SD Negeri Rinon. Ia lulusan Universitas Negeri Semarang yang menjadi salah seorang relawan Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Ini merupakan sebuah program Kementerian Pendidikan Nasional yang mengontrak lulusan baru universitas untuk menjadi tenaga pengajar yang bakal ditempatkan di daerah terpencil di Indonesia.

“Ia bahkan tak ingin cepat-cepat lulus dari sekolahnya,” kata Hasan. Menjelang Ujian Nasional tahun lalu, dirinya harus menjemput Murzani di rumahnya.

“Katanya dia nggak mau ikut, biar kelas enam aja. Kalau lulus dia bilang nggak tau mau sekolah di mana nantinya,” kata Hasan yang setahun mengajar di SD Rinon.

Rinon sebuah desa yang jauh dari kasak-kusuk kota. Butuh waktu tiga jam mengarungi lautan dari Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh, untuk bisa menuju ke desa yang dikelilingi lautan dan pegunungan ini. Di sinilah Hasan bertugas sejak tahun 2012 lalu. Ia mengakhiri tugasnya pada September 2013 lalu.

Kisah Murzani tak jauh beda dengan Firdaus, 12 tahun. Bocah bertubuh gempal asal Meulingge, desa paling ujung di Pulo Aceh. Dari Banda Aceh, ia berjarak sekitar 30 meter dan butuh waktu 4 jam ke sana. Firdaus juga harus mendaki gunung, membantu keluarganya memetik cabai di waktu senggang. Suatu waktu, ia bahkan sampai tiga hari tidak masuk kelas, karena masa panen telah tiba. Siswa kelas enam SD Negeri Meulingge ini meminta izin ke gunung untuk mencari uang.

“Untuk beli sepatu,” ujarnya singkat. Sayang, sepatu yang baru ia kenakan beberapa bulan itu kini telah sedikit bolong, menyembulkan kaus kaki warna hitam dari jari kakinya yang besar.

Bocah yang baru bisa membaca dengan cara mengeja tersebut juga terancam putus sekolah. Masa depan siswa kelas enam tersebut barangkali bakal berakhir di ladang cabai. “Setelah SD paling ke gunung, tanam cabe. Tidak tau mau lanjut ke mana,” katanya. Ia menunduk.

Apa yang dialami Murzani dan Firdaus merupakan potret miris pendidikan anak di Pulo Aceh, kecamatan kepulauan yang terletak sekitar 25 kilometer barat Banda Aceh. Hal yang sama juga bakal dihadapi hampir sebagian besar anak-anak usia sekolah di Pulo Aceh. Tak heran jika mendapati anak yang tak sepenuhnya menguasai baca-tulis di desa-desa kepulauan terluar barat Indonesia ini.

Di Kecamatan Pulo Aceh terdapat 13 pulau, dua di antaranya berpenduduk (Pulo Breueh dan Pulo Nasi). Dari Banda Aceh, jarak tempuh ke pulau ini dua jam dengan perahu nelayan ke dermaga Lampuyang, tempat persinggahan terdekat di Pulo Breueh. Tidak ada jalur transportasi yang menghubungkan antarpulau meski jaraknya berdekatan. Jika warga Pulo Nasi ingin ke pusat kecamatan di Pulo Breueh, mereka harus menyewa boat nelayan atau bepergian dari Banda Aceh. Sementara transportasi umum tidaklah ada. Masyarakat bepergian dengan sepeda motor pribadi, atau menyewa pick up. Jarak antardesa pun tidak berdekatan. Misalnya, Desa Rinon dan Meulingge berjarak lima kilometer, yang dipisahkan pegunungan tinggi.

Sulitnya akses transportasi menjadi kendala utama bagi bocah-bocah Pulo Aceh untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Misal saja, mereka yang telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri Meulingge, harus melanjutkan SMP di Blang Situngkop, yang harus ditempuh dalam waktu 1,5 jam perjalanan naik-turun gunung. Jika kondisi hujan, jalanan yang mendaki amat curam untuk dilewati. Desa Meulingge berada di ujung paling barat pulau tersebut. Butuh waktu satu setengah hingga dua jam dari Dermaga Lampuyang, dermaga utama pulau itu.

Selain jalur akses ke sekolah, pendidikan di Pulo Aceh juga menyimpan segudang permasalahan. Letak Pulo Aceh yang jauh dari Jantho, ibukota Kabupaten Aceh Besar –yang berjarak sekitar 100 kilometer, membuat tenaga pendidik berstatus pegawai negeri sipil enggan menetap di sini. Akibatnya, sistem pengajaran pun tak maksimal. Sebagian besar tenaga pendidik uring-uringan dalam mengajar. Mereka hadir di sekolah tidak menentu. Jadilah pengajaran hanya diisi oleh guru yang statusnya honor. Setidaknya kondisi inilah acehkita temukan ketika dua kali bertandang ke SD Meulingge dan SD Negeri Rinon pada akhir September dan awal Oktober 2013 lalu.

Saat bertandang ke SD Negeri Meulingge pada akhir September lalu, pengajaran hanya diisi oleh empat guru kontrak tersebut. Mereka berempat harus mengawal enam kelas. Tak jarang, mereka terpaksa menggabungkan dua kelas menjadi satu untuk mengefektifkan pengajaran. Begitu pula di SD Rinon. Saat mengunjunginya kembali pada awal Oktober, kondisi masih belum berubah. Di dua sekolah ini, hanya guru kontrak yang mengajar. Sementara guru pegawai negeri sipil tidak menampakkan batang hidungnya. Kondisi ini tak berlangsung satu-dua hari saja, tapi hampir bisa ditemui saban hari sekolah.

Joko Slamet salah seorang guru, menyebutkan, anak-anak Pulo Aceh sebenarnya punya potensi besar. Mereka tak kalah hebatnya dengan anak lain yang sekolah di daratan. Namun, ia menyayangkan kondisi guru yang tak taat aturan. Pegawai yang ditugaskan mengabdi di Pulo Aceh dikabarkan jarang datang ke sekolah. Dalam satu bulan, jika ditotal, mereka hanya datang mengajar 10 hingga 15 hari saja. “Jadinya status kita ya cuma sebagai guru pengganti di sini,” kata alumnus Universitas Negeri Semarang itu kesal.

Ketika acehkita mengunjungi SD Negeri Meulingge, pada September 2013 lalu, hanya Siswandi guru pelajaran olahraga yang berstatus pegawai yang ada di sekolah. Itu pun dengan kondisi yang tak sedikit pun mencirikan seorang pendidik.

Siwandi datang ke sekolah mengenakan celana jeans, baju oblong, sandal dan topi pet, lengkap dengan sebatang rokok yang terus mengepulkan asap di mulutnya. Tak sampai pukul sepuluh pagi, Siswandi pun berlalu, pergi meninggalkan sekolah.

“Jadinya ketika kita suruh anak-anak memakai sepatu, mereka bilang lagi ke kita ‘gurunya kok tidak pakai sepatu pak’,” kata Joko.

Kondisi serupa terjadi di SD Negeri Rinon. Dua kali kunjungan kami ke sana, hanya tiga guru kontrak yang terlihat mengontrol anak-anak. Padahal, di sekolah ini, ada lima pegawai negeri yang seharusnya bertugas.

“Jadinya betah guru bakti dan guru kontrak daripada PNS,” kata Hasan.

Hasan dan Joko mengibaratkan, pegawai yang bertugas di Rinon dan Meulingge layaknya wisatawan yang cuma datang untuk liburan. Hanya sesaat saja mereka tampak di sekolah, selebihnya menghabiskan waktu di Banda Aceh.

Masyarakat juga mengakuinya. Kondisi demikian terus berlarut sejak tsunami, 2004 silam. Sunardi Ibrahim, Keuchik Desa Gugop menyayangkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan hal itu menjadikan sebagian murid bahkan tak mengenal guru mereka.

“Sampai ada yang lima bulan lebih nggak datang. Kalau datang cuma bertahan dua hari saja, setelah itu pulang lagi. Jadinya mereka ke sekolah hanya untuk memastikan posisi sekolah tidak berpindah,” ujar Sunardi kesal.

Sunardi yang juga menyekolahkan anaknya di SD Negeri Ule Paya Pulo Aceh menambahkan, pihaknya sering melaporkan hal itu kepada dinas pendidikan. Namun, tidak ada sebuah tindakan tegas, yang dapat mengubah hal tersebut.

“Faktanya demikian. Jadi tidak heran tamat SD mereka ada yang belum bisa membaca,” kata Sunardi.

Di Meulingge juga demikian. Padahal 40 tahun lalu, pendidikan di desa ini pernah bergeliat. Adalah Abdullah M. Saleh warga Aceh Besar daratan, yang membangun sekolah di Meulingge. Pria yang akrab disapa Pak Lah ini kemudian meninggalkan Pulo Aceh karena harus melanjutkan pendidikan di Banda Aceh. Sejak ia tinggalkan, kualitas perlahan menurun. Tak sedikit siswa yang kemudian ikut meninggalkan sekolahnya.

Beberapa tahun setelahnya, tokoh masyarakat membujuk Pak Lah untuk kembali ke Meulingge. Keuchik Desa Meulingge, M. Yacob menyebutkan, Pak Lah telah dianggap sebagai tokoh pendidikan oleh masyarakat di sana. Ketika warga menceritakan kondisi yang demikian, jelas saja Pak Lah sedih.

“Kenapa bisa demikian? Padahal ketika saya tinggalkan, kondisi pendidikan di Meulingge bagaikan pohon yang sudah berbuah banyak. Namun kemudian buah itu bergurguran satu per satu,” kata M. Yacob, mengutip perkataan Pak Lah tempo hari.

Pada tahun 2003, mimpi warga Meulingge untuk mendatangkan Pak Lah menjadi nyata. Ia kembali dengan tekad memajukan lagi sekolah di Meulingge. Namun naas, setahun berselang, tsunami meluluhlantakkan Pulo Aceh. Sekolah Dasar Meulingge rata dengan tanah. Kala itu, sekolah hanya berjarak beberapa meter dari laut.

“Dan anak Pak Lah ikut kena tsunami,” kenang Yacob. “Sejak saat itu kualitas sekolah terus menurun. Apalagi tingkat kesadaran orang tua juga kurang.” [bersambung] | M. Hamzah Hasballah & Fakhrurradzie Gade

Bila Suhu Bumi Bertambah Panas

/ No Comments
Ghibran/ACEHKITA.CO
DUA derjat celsius saja suhu bumi meningkat, gunungan es di Kutub Utara akan mencair. Jika ini terjadi, apa dampaknya bagi Indonesia?

Peningkatan suhu bumi akan sangat besar dampaknya bagi Indonesia. Negara ini sangat merasakan dampak dari perubahan iklim global. Lihat saja musim kemarau yang semakin panjang, sedangkan musim penghujan malah semakin pendek. Imbasnya, kering kerontang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Gagal panen, kekurangan air bersih menjadi beberapa dampak nyata perubahan iklim. Jika intensitas hujan tinggi, maka Tanah Air ini akan mendulang bencana di mana-mana.

Kepala Badan Pengelola REDD+ Heru Prasetyodi mengatakan, terjadinya revolusi industri pada abad 18 telah berdampak pada perubahan iklim. Suhu bumi terus meningkat, akibat ketidak hati-hatian dalam menjaga alam.

“Perubahan iklim terjadi karena kita kehilangan kehati-hatian dalam menjaga alam,” tutur Heru kepada 35 jurnalis dari Indonesia dan Timor Leste yang mengunjungi kantor BP REDD+ di Gedung Menara Mayapada, Jakarta Pusat, Selasa (19/8).

Tak lama peserta pelatihan jurnalistik di Lembaga Pers Dr Soetomo berdiskusi dengan Heru. Namun pertemuan singkatnya dengan para peserta LPDS telah meninggalkan pesan singkat. “Jika temperatur dunia naik di atas 2 derajat Celsius, kalau itu terjadi, es di Kutub Utara akan mencair. Akibatnya gelombang laut akan naik, karena Indonesia sangat dekat dengan Kutub Utara, maka pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam,” tegas Heru.

Lanjut dia, masyarakat dunia yang telah merasakan dampak dari perubahan iklim, bersama-sama menyelesaikan masalah global ini dengan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan mengedepankan kelestarian alam.

Untuk itu, BP REDD+ yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013, mencoba merubah paradigma pemeritah, masyarakat, pengusahan, dan para peneliti. “Media adalah agen paling penting dalam action progretif merubah paradigma tersebut,” tegasnya lagi.

Hal yang sama juga diutarakan Penasehat Bidang Perubahan Iklim dan Kehutanan Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Indonesia, Nita Irawati Murjani. “Penting sekali menuntut kridibilitas media dan peranan media untuk public education”.

Indonesia dianugerahi hutan dan lahan gambut yang luas. Hutan dan lahan gambut Indonesia menyumbang oksigen untuk masyarakat dunia. Namun luas tanah Indonesia sekitar 193 juta hektare dan kawasan hutan seluas 103 juta hektare, amat disayangkan separuhnya sudah rusak.

“Kita harus menambah banyak jumlah hutan. Mengutip pernyataan yang disampaikan aktifis lingkungan dari India, bahwa 50 persen masalah perubahan iklim akan bisa diselesaikan kalau ada penambahan hutan,” kata Deputi Bidang Perencanaan dan Pendanaan BP REDD+, Agus Pratama Sari.

Laki-laki kelahiran 2 Agustus 1966 ini menyebutkan dua peristiwa utama yang mempengaruhi perubahan iklim di Indonesia, yaitu kebakaran hutan dan pemucatan terumbu karang (coral bleaching) dampaknya terjadi pemanasan global. Jika ini terus berlangsung, suhu bumi naik di atas 2 derajat Celcius, maka es di Kutub Utara akan mencair, dan Indonesia akan tenggelam.

Dampak perubahan iklim tidak saja dirasakan pada sektor pertanian, berkurangnya hasil panen yang mengancam ketahanan pangan, tetapi juga berdampak pada sektor kesehatan yaitu penyebaran penyakit demam berdarah, malaria, dan diare.

“Dulu saya pernah menulis, apa dampak yang terjadi akibat perubahan iklim di Indonesia. Dan kini prediksi saya telah benar terjadi,” sebut Agus.

Sekitar 12 bulan lalu, salah satu media online di tanah air memberitakan pernyataan yang sama tentang rasa ketakutan yang sama tentang akan tenggelamnya pulau-pulau di Indonesia jika es di Kutub Utara mencair.

“Indonesia sangat terpengaruh pada perubahan cuaca. Jika Kutub Utara esnya mencair, akan membuat sebagian pulau kita mengecil, sebagian lagi tenggelam. Belum lagi berbagai dampak lainnya,” kata Staf Ahli Bidang Teknologi Hankam Kementerian Ristek, Teguh Rahardjo. | SANIAH LS

FOTO | Penggusuran Pedagang

/ No Comments
Para pedagang yang selama ini berjualan di bantaran Sungai Cunda, Desa Mon Geudong, Lhokseumawe, akan segera digusur. Di kawasan itu akan dibangun pusat kuliner. Namun, pedagang menolak untuk pindah karena ketidakjelasan status tempat berjualan nantinya. Kemarin, Pemko Lhokseumawe sudah mengerahkan ratusan Satuan Polisi Pamong Praja, polisi, dan sejumlah alat berat untuk menggusur lapak pedagang. Setelah bernegoisasi, Pemko akhirnya memberi perpanjangan waktu hingga 24 Agustus mendatang. | FOTO: Reza Juanda/ACEHKITA.CO










Jokowi-JK Ajak Prabowo untuk Bersatu

Kamis, 21 Agustus 2014 / No Comments
JAKARTA | ACEHKITA.CO -- Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla, presiden dan wakil presiden terpilih, memberikan keterangan pers terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mereka mengajak pasangan Prabowo dan Hatta untuk bersatu membangun Indonesia.

Mengenakan batik, Jokowi menyampaikan penghargaan kepada Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah memutuskan perkara dengan penuh keadilan dan profesional.

Langkah selanjutnya, Jokowi-JK akan segera berdiskusi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk merencakan langkah pemerintahan baru.

Sementara itu, Jusuf Kalla mengajak pasangan Prabowo-Hatta untuk legawa dengan keputusan Mahkamah tersebut. (Baca: Prabowo-Hatta Akui Putusan MK)

"Karena ini kita sudah setujui secara konstitusi, bahwa (putusan) MK itu final dan mengikat, bersatulah. Tidak usah perpanjang masalah. Kalau MK sudah putuskan, upaya apa pun tidak bisa jalan lagi. karena akan mempersulit masyarakat saja.," ujar Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, Prabowo tidak perlu lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan membentuk panitia khusus di parlemen. "Toh sudah selesai, harap bersatu kembali setelah ini," ujarnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh materi gugatan Prabowo-Hatta. []

Prabowo-Hatta Akui Putusan MK

/ No Comments
JAKARTA | ACEHKITA.CO -- Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres menyatakan mengakui keputusan Mahkamah Konsitusi yang menolak gugatan mereka.

"Sebagai warna negara yang menjunjung konstitusi, Koalisi Merah Putih mengakui putusan MK sebagai institusi yang mengadili dan memutus akhir sengketa pemilihan presiden," kata Juru Bicara Koalisi Merah Putih Tantowi Yahya dalam konferensi pers di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Meski menyatakan mengakui putusan MK, Koalisi Merah Putih menilai sistem dan proses persidangan Mahkamah Konstitusi tidak mengindahkan pembuktian secara mendalam dan tidak mengungkap lebih banyak keterangan saksi yang dihadirkan ke persidangan. (Baca: Jokowi-JK Sah Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI)

"Putusan MK meski bersifat final dan mengikat, belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan substantif," lanjut Tantowi. (Baca: MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo)

Konferensi pers Koalisi Merah Putih dihadiri perwakilan partai pengusung. Namun tak tampak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa serta para ketua umum partai koalisi. []