News Ticker

Menu
Previous
Next

TERKINI

POLITIK

HUKUM

TEKNO

GAYA



EKONOMI

DUNIA



HIBURAN

Recent Posts

Dua Tersangka Korupsi Dilantik Jadi Anggota DPRA

Selasa, 30 September 2014 / No Comments
BANDA ACEH | ACEHKITA.CO -- Sebanyak 81 anggota DPR Aceh dilantik, Selasa (30/9/2014) pagi. Dari 81 orang, dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana investasi di perusahaan daerah Lhokseumawe.

Kedua tersangka yang dilantik menjadi anggota DPR Aceh adalah Abubakar A. Latif dan Muhammad Isa. Keduanya berasal dari daerah pemilihan Aceh Utara dan Lhokseumawe. Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri Lhokseumawe menetapkan kedua politikus Partai Aceh tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana investasi perusahaan daerah senilai Rp5 miliar.

Sekretaris DPR Aceh A. Hamid Zein menyebutkan, kedua orang tersebut tetap dilantik karena belum memiliki keputusan hukum tetap.

"Sejauh belum ada putusan pengadilan yang memperoleh ketentuan hukum tetap, yang bersangkutan masih tetap bisa dilakukan pengambilan sumpah dan janjinya," kata A. Hamid Zein.

Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Ridwan Hadi menyebutkan, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan secara resmi dari lembaga penegak hukum yang menetapkan kedua anggota DPRA tersebut sebagai tersangka.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) Alfian menyayangkan dua anggota DPRA terpilih yang ditetapkan tersangka kasus korupsi tetap dilantik.

"Kita sangat menyayangkan dua anggota DPRA yang berstatus tersangka dilantik," ujar Alfian kepada acehkita.co.

Menurut Alfian, seharusnya pelantikan dua anggota DPRA tersebut ditangguhkan. "Karena ini lembaga terhormat. Maka pelantikan itu bisa mengurangi kredibilitas DPRA," sebut Alfian. []

Anggota DPR Aceh Dilantik

/ No Comments
BANDA ACEH | ACEHKITA.CO -- Sebanyak 81 anggota dewan hasil pemilihan 9 April lalu resmi dilantik dalam sebuah sidang istimewa di gedung DPRA, Selasa, 30 September 2014. Usai pengambilan sumpah, anggota DPRA tersebut dikukuhkan secara adat oleh Wali Nanggroe.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Chaidir, SH, MH. Selain Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe Malik Mahmud serta unsur pimpinan daerah, pelantikan anggota DPRA periode 2014-2019 juga dihadiri mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar, mantan Pj Gubernur Aceh Tarmizi A. Karim, politikus gaek Partai Golkar Akbar Tanjung.

Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tertanggal 17 September 2014.

81 anggota DPRA yang dilantik tadi berasal dari Partai Aceh (29 orang), Partai Golkar (9 orang), Partai Nasional Demokrat (8 orang), Partai Demokrat (8 orang), Partaii Amanat Nasional (7 orang), Partai Persatuan Pembangunan (6 orang), Partai Keadilan Sejahtera (4 orang), Partai Gerindra (3 orang), Partai Nasional Aceh (3 orang), dan Partai Damai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, serta PKPI masing-masing satu orang.

Dari 81 orang anggota DPRA yang dilantik, dua orang di antaranya tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan Ibadah Haji, yaitu Djasmi Has dan Siti Nafsiah.

Usai pengukuhan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh, anggota DPRA juga dikukuhkan secara adat oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud. Pengukuhan adat itu juga diiringi dengan prosesi peusijuek oleh pemuka adat.

Dalam sambutannya, Malik Mahmud mengajak para anggota DPRA terpilih agar selalu mementingkan aspirasi para konstituen selaku pemberi mandat yang telah menghantarkan mereka ke Parlemen.

“Rakyat Aceh telah memberikan mandat kepada saudara sekalian, untuk menyalurkan aspirasinya untuk bersama-sama dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI dalam menjalankan Dinul Islam, memajukan peradaban Aceh dan meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat dan Sumber Daya Manusia, serta menjaga keberlangsungan perdamaian Aceh dan perdamaian dunia,” ujar Malik Mahmud.

Sebelum terpilih ketua definitif, Muharuddin dari Partai Aceh dan Sulaiman Abda dari Partai Golkar ditunjuk sebagai nakhoda sementara DPRA. []

FKL Restorasi Ribuan Kebun Sawit di Tamiang

/ No Comments
Forum Konservasi Leuser merestorasi perkebunan sawit seluas 3.000 hektar yang masuk dalam hutan lindung Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (29/9/2014). Pemusnahan tahap awal seluas 1.040 hektar dengan jumlah 120.000 batang sawit tersebut dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tamiang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh.

Lahan perkebunan sawit yang masih produktif milik perusahaan dan pribadi masyarakat tersebut ditebang dan akan dikembalikan menjadi hutan. Hutan lindung sangat penting keberadaan bagi kehidupan masyarakat, karena jika hutan semakin rusak, maka dampak yang akan timbul juga dirasakan oleh masyarakat.

Banjir bandang pada tahun 2006 yang melanda kawasan Kuala Simpang, Aceh Tamiang hingga merenggut korban jiwa dan menghancurkan pemukiman penduduk serta berbagai infrastruktur merupakan salah satu bukti hutan harus diselamatkan, apalagi saat ini luas hutan semakin berkurang akibat perambahan lahan untuk perkebunan.

Ironisnya, perluasan lahan sawit tak terbendung dan semakin merusak ekosistem dan habitat satwa di kawasan ekosistem paru-paru dunia itu. TEKS | FOTO | Chaideer Mahyuddin/ACEHKITA.CO.





FOTO | Transportasi Antar Desa

/ No Comments

Warga menggunakan mobil jenis pick up sebagai transportasi antar desa di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Senin (29/9/2014). Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 lalu mengeluarkan juknis transportasi pedesaan yang efisien, handal, berkualitas, aman dan efisien, handal, berkualitas, aman dengan harga terjangkau namun kenyataannya sangat terbalik karena tidak mengutamakan keselamatan penumpang. FOTO | Chaideer Mahyuddin/ACEHKITA.CO.


Ini Kata Dubes Amerika Soal Qanun Jinayat

/ No Comments
BANDA ACEH | ACEHKITA.CO -- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mengesahkan Qanun Jinayat pada Sabtu (27/9/2014) dinihari. Qanun itu mengatur hukuman bagi para pelanggar syariat, termasuk bagi hubungan seksual sejenis. Lalu, apa kata Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake mengenai Qanun Jinayat?

Qanun Jinayat menyebutkan bahwa hubungan sejenis, gay (liwath) dan lesbian (musahaqah), diancam dengan hukuman cambuk di depan umum 100 kali atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara maksimal 100 bulan.

Duta Besar AS Robert Blake menyatakan prihatin dengan ketentuan tersebut. "Prihatin dengan laporan tentang ketentuan anti-LGBT yang dimasukkan ke dalam hukum syariah Aceh," tulis Robert Blake dalam akun Twitter resmi Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta (@usembassyjkt), Senin (29/9/2014).

Dalam cuit tersebut, Blake merujuk pada pernyataan Amnesty International yang menyebutkan bahwa pengesahan Qanun Jinayat merupakan langkah mundur.

"Qanun ini seharusnya tidak pernah disahkan dan ia merupakan langkah mundur dalam penegakan hak asasi manusia di Aceh," sebut Direktur Amnesty International Asia Pasifik Richard Bennett.

Menurut Richard, DPRA sebaiknya segera mencabut Qanun Jinayat atau merevisi peraturan yang melanggar hak asasi manusia. []

Wawancara dengan Sutradara "Yang Ketu7uh"

Senin, 29 September 2014 / No Comments
JAKARTA | ACEHKITA.CO -- Sejak 25 September lalu, film dokumenter "Yang Ketu7uh" diputar di bioskop jaringan Blitz Megaplex dan 21 di enam kota di Indonesia. Ini merupakan film dokumenter ketujuh yang masuk bioskop komersil.

Dokumenter "Yang Ketu7uh" diproduksi WatchdoC. Sutradara Dandhy Dwi Laksono menyebutkan, film ini dibuat untuk mendokumentasikan proses pemilihan legislatif dan presiden. "Kita menggarap ini sejak Februari 2014," kata Dandhy saat ditemui di kantor WatchdoC di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, 25 September lalu.

Masuk bioskop, "Yang Ketu7uh" harus berjuang keras. Dandhy sadar, filmnya akan berhadapan dengan film komersil lain, seperti Tabula Rasa. Ditambah lagi, masyarakat Indonesia belum terbiasa menonton film dokumenter di bioskop secara komersil.

Mulanya, WatchdoC tak berniat membuat "Yang Ketu7uh" masuk bioskop. "Ini modal nekat. Gak ada modal untuk upgrade dari kualitas TV ke bioskop," ujar Dandhy.

Lantas, bagaimana ide pembuatan film dokumenter "Yang Ketu7uh", hingga ia sampai diputar di jaringan bioskop 21 dan BlitzMegaplex, berikut petikan wawancara singkat acehkita.co dengan Dandhy Dwi Laksono:

Dari mana ide awal untuk membuat dokumenter Yang Ketu7uh?

Sebelumnya, WatchdoC sudah membuat dokumenter Alkinemokiye (tentang pemogokan buruh Freeport Papua) dan Kiri Kanan Hijau Merah yang bercerita tentang kehidupan Munir, aktivis yang meninggal diracun dalam perjalanan Jakarta-Amsterdam. Lalu kita berpikir, tahun ini bikin apa lagi, yang bukan kegiatan rutin.

Kita memutuskan buat dokumenter, tapi yang harus ada pemilunya. Apalagi kita perlu stok footage pemilu 2014. Namun, setelah cicil gambar, rencananya mau rilis setahun setelah presiden terpilih.

Kenapa harus menunggu setahun?

Karena kita mau mengikuti perkembangan empat tokoh yang ada dalam film ini. Kita mau melihat, setelah empat tahun ada sedikit perubahan gak. Kalau benar ini pemerintahan yang mau berubah dan berbeda, setidaknya ada perubahan, soal subsidi BBM, jaminan sosial, dan lainnya.

Lalu, kenapa kemudian diputuskan mempercepat rilis?

Situasi politik berubah. Kemarin sempat rame-rame di MK (Mahkamah Konstitusi). Kita khawatir akan menimbulkan konflik sosial, tapi sebenarnya kita sih yakin tidak ada. Itu kisruh elite yang jadi berkembang ke mana-mana. Lalu, kita punya bahan (footage), sekalipun berbeda (pilihan politik) tetapi tidak ribut. Ya udah, kita geber. Pas pertengahan Agustus selesai.
Dandhy D. Laksono | Dok. Pribadi

[Dalam sebuah adegan, "Yang Ketu7uh" memotret dengan apik dialog tentang pemilihan presiden antara Amin Jalalen dengan tiga rekannya di sebuah sawung di tengah sawah. Empat petani yang berbeda pilihan politik itu berbicara mengenai presiden pilihannya. Di sini, mereka berdialog secara elegan dan konstruktif, serta saling menghargai pilihan politik masing-masing.]

Film ini bercerita soal apa?
Kita memilih tema apa yang menjadi kehidupan semua orang, sehingga film ini berisikan empat isu besar. Pertama, isu sembako (kebutuhan pokok). Kedua, pemilikan tanah, itu isu semua orang. Ketiga, tempat tinggal, perumahan. Keempat pekerjaan.

Empat hal itu menjadi isu semua orang. Dari situ kami putuskan. Siapa pun presiden, dia akan berhadapn dengan isu ini. Lalu kita riset, sehingga memilih lokasi syuting di Tanah Tinggi (Jakarta). Di sini ada dua orang yang kita ambil. Mereka berkisah soal isu lapangan kerja dan perumahan. Tokohnya buruh bangunan lepas, sama tukang ojek. Isu mereka bekerja dan perumahan. Bayangkan, rumah berukuran 6 meter persegi dihuni oleh tujuh orang.

Isu petani, kami riset dari sidang MK, ada seorang petani yang bersaksi di MK saat judicial review UU Pertanian. Orang itu yang kita ambil, petanidi Indramayu, yang mengolah lahan pertanian di atas tanah negara.

Terakhir, ibu rumah tangga. Kita ambil di Tangerang, karena mewakili masyarakat sub-urban.

[Yang Ketu7uh memotret kehidupan sehari-hari Nita, 60 tahun, buruh cuci dan asisten rumah tangga di Tangerang Banten; Amin Jalalen, seorang petani penggarap tanah milik negara di Indramayu, Jawa Barat; Suparno dan Sutara yang bekerja sebagai buruh bangunan dan tukang ojek. Suparno dan Sutara harus tinggal di rumah yang jauh dari layak di Tanah Tinggi, Jakarta.]

Kenapa memilih empat orang tersebut sebagai tokoh utama film Yang Ketu7uh?

Mereka mewakili isu dan geografis. Secara geografis, mereka mewakili masyarakat urban (perkotaan), sub-urban (pinggiran), dan plural (pedesaan).

[Dalam sejarah perfilman Indonesia, tercatat setidaknya ada enam dokumenter yang ditayangkan di jaringan bioskop umum secara komersial. Mereka adalah ‘Student Movement in Indonesia’ (2002) karya Tino Saroengallo, disusul sequelnya: ‘Setelah 15 Tahun’ (2013). Lalu ada ‘The Jak’ (2007) dan ‘The Conductors’ (2008) karya Andi Bachtiar Yusuf. Di tahun yang sama, juga ada ‘Pertaruhan’ dari Nia Dinata, sebelum akhirnya ‘Jalanan’ (2014) karya Daniel Ziv. Jaringan bioskop 21 menyebut ‘Student Movement in Indonesia’ yang bercerita tentang Reformasi 1998 sebagai: “film dokumenter pertama yang bisa disaksikan di bioskop”. Bila klaim ini dapat diterima, maka butuh waktu 76 tahun bagi dokumenter Indonesia mendapat tempat di bioskop umum setelah film fiksi pertama yang diproduksi di dalam negeri (Lutung Kasarung, 1926). Atau 69 tahun sejak Indonesia mereka.]

Bagaimana jalan Yang Ketu7uh bisa diputar di bioskop jaringan Blitz Megaplex dan 21?

Setelah naikin trailer di Youtube, itu kan responsnya banyak. Dalam dua hari saja sudah 60 ribu viewers. Akhirnya banyak orang yang bilang, ayo segera bikin, segera jadi. Padahal tadinya bikin trailer saja. Ada yang bilang, ini hanya trailer doang, filmnya gak bakal jadi. (Dandhy tertawa).

Ya udah, karena banyak yang apresiasi, akhirnya kita tanya ke teman-teman yang sudah berkecimpung di film, layak gak ini dibioskopkan, mereka bilang ini layak banget. Ya sudah, kita nekat. Gak ada modal untuk upgrade dari kualitas TV ke bioskop. Lalu kita upgrade dari kualitas full HD menjadi DCP (digital cinema package).

Soal judul Yang Ketu7uh, itu memang dipersiapkan dari awal?

Saat bikin trailer, kita mikir judulnya apa ya. Lalu terpikir, ya sudah "Yang Ketu7uh" saja. Karena ini juga bercerita presiden yang ketujuh. Dan kemudian ini menjadi multimakna, harapan yang ketujuh, dokumenter yang ketujuh yang masuk bioskop. | RADZIE